Home » » Auuw...30 Persen Pejabat Pemkot Kena Mutasi

Auuw...30 Persen Pejabat Pemkot Kena Mutasi

Wali Kota Danny saat membuka Kejuaraan Nasional Tembak Reaksi Airsoft beberapa waktu lalu.
MACCAnews – Gerbong mutasi Pemerintah Kota Makassar kembali bergerak pekan ini. Sebanyak 30 persen pejabat dari berbagai eselon bakal mengalami pergeseran posisi.

Jika tak ada aral yang melintang, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto akan mengambil sumpah jabatan di Ruang Pola Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (11/8) besok.

“Memang tanggal 11 (hari jumat, red) kita incar-incar pelantikan. Saya cari mimpi dulu berapa yang ditetapkan dan siapa-siapa orangnya,” kata Danny sembari tertawa.

Rencana pelantikan ini kata Danny Pomanto merupakan input dari hasil evaluasi kinerja SKPD di tahun anggaran 2017 ini. Hasil evaluasi berasal dari beberapa sumber, termasuk pantauan lapangan, laporan ombudsman, keluhan warga dan lain sebagainya.

Selain itu, dari 30 itu kemungkinan ada pejabat eselon II dan kepala kecamatan mengalami pergeseran posisi. “Iye, dan ada lurah yang kita ganti. Penilaian sangat jelas, hasil kerja dan keluhan masyarakat,” jelas pemimpin berlatar belakang konsultan tata ruang ini.

Meski demikian, Danny Pomanto tetap memberikan ruang bagi para pejabat yang memiliki keinginan besar untuk melakukan perubahan. Tentu diharapkan mereka mampu berinovasi dan melahirkan prestasi bagi Makassar dan masyarakatnya.

Sementara, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Basri Rakhman mengaku telah mempersiapkan data kekosongan jabatan di lingkup SKPD jelang mutasi dan pelantikan ini.

Disamping itu, untuk memperkaya pertimbangan wali kota melakukan pergantian dan pengisian jabatan lowong, BKPSDMD juga menyiapkan laporan kinerja masing-masing pejabat.
Tercatat sedikitnya 62 jabatan lowong yang belum memiliki pejabat defenitif. Diantaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepala Bagian Protokol, masih diisi oleh pelaksana tugas (plt).

“Jelang mutasi persiapan tentu data-data disiapkan terkait jabatan kosong, tapi murni penilaian langsung wali kota. Untuk pertimbangan saya lihat evaluasi itu soal kinerja utamanya, penempatan kandidat beliau tetap profesional melibatkan ahli dan pakar,” kata Basri.

Lebih lanjut, BKPSDMD pun berencana akan melakukan fit and proper test melibatkan beberapa akademisi, praktisi dan pejabat senior yang berkompoten untuk melakukan seleksi.

Akan tetapi, rencana ini masih menunggu kebijakan dari wali kota selaku pemangku kepentingan.

“Termasuk eselon III dan IV akan dilakukan fit and proper test. Mereka di tes, fit and proper test terbatas. Akan dibentuk tim, tapi tidak menutup kemungkinan beliau langsung melakukan tes,” jelas Basri.

Dia menambahkan, khusus pejabat eselon II tidak lagi harus mengikuti assessment yang melibatkan oleh pihak asesor dari pemerintah pusat.

“Assesment pejabat eselon II masih berlaku selama dua tahun yang ikut tahun 2016 lalu. Kalau dilakukan lelang mereka tidak ikuti lagi tinggal pendalaman dari pansel, rencana satu hari,” tambahnya. (mar)